Tanggerang Selatan – Suasana di halaman Kantor Bupati Pandeglang mendadak heboh ketika puluhan warga datang membawa karung dan kantong plastik berisi sampah, lalu membuangnya di depan gerbang kantor. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangkonol yang dinilai merugikan warga sekitar.
Massa juga menuntut pemerintah daerah segera mencabut nota kesepahaman (MoU) terkait pengoperasian TPA tersebut.
Latar Belakang Protes
Menurut warga, keberadaan TPA Bangkonol telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan, mulai dari bau menyengat, pencemaran air, hingga meningkatnya populasi lalat di permukiman. Kondisi ini dianggap mengganggu kesehatan dan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.
“Kami sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, tapi tidak ada perubahan. Akhirnya, kami bawa sampah ke kantor bupati supaya beliau merasakan,” ujar salah satu warga dengan nada kesal.
Baca juga: 4 Tersangka Kasus Korupsi Pengelolaan Sampah di Tangsel Segera Disidang
Desakan Pencabutan MoU
Warga menilai MoU yang menjadi dasar pengoperasian TPA Bangkonol tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Mereka meminta agar kerja sama tersebut dihentikan, dan pengelolaan sampah dialihkan ke lokasi lain yang lebih layak dan jauh dari permukiman.
Selain itu, warga juga mendesak pemerintah melakukan kajian ulang terhadap dampak lingkungan TPA Bangkonol serta memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak.
Aksi Damai, Pesan Keras
Meski aksi ini berlangsung damai, simboliknya cukup keras. Puluhan karung sampah yang ditumpuk di depan kantor bupati menjadi gambaran nyata masalah yang mereka hadapi setiap hari. Spanduk dengan tulisan tuntutan warga juga terbentang, menegaskan pesan bahwa mereka tidak akan diam sampai tuntutan terpenuhi.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Perwakilan Pemkab Pandeglang yang menemui massa berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Bupati. Pihaknya juga mengaku akan mengundang perwakilan warga, dinas terkait, dan pihak pengelola TPA untuk duduk bersama mencari solusi.
“Kami memahami keresahan warga. Semua masukan akan dibahas, termasuk kemungkinan revisi atau pencabutan MoU jika memang merugikan masyarakat,” ujar pejabat tersebut.
Harapan Warga
Warga berharap aksi ini menjadi titik awal perubahan kebijakan pengelolaan sampah di Pandeglang. Mereka menekankan bahwa solusi tidak boleh hanya bersifat sementara, tetapi harus menyentuh akar masalah agar tidak menimbulkan konflik serupa di masa depan.
