Jangkauan Tangerang Selatan — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menggelar peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat perlindungan, edukasi, dan pencegahan tindak kekerasan berbasis gender di wilayahnya. Kegiatan ini berlangsung meriah namun penuh pesan mendalam, dihadiri pemerintah daerah, aktivis perempuan, pelajar, komunitas, hingga lembaga perlindungan anak.
Komitmen Tangsel Wujudkan Kota Aman dan Inklusif
Dalam sambutannya, Wali Kota Tangsel menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius yang harus dihadapi bersama. Ia menekankan bahwa upaya perlindungan tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi membutuhkan kerja sama lintas sektor.
“Perempuan harus merasa aman di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan di ruang publik. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu kolaborasi semua pihak untuk menghentikan kekerasan,” ujarnya.
Pemkot Tangsel berkomitmen memperkuat layanan pengaduan, pendampingan psikologis, serta bantuan hukum bagi korban, melalui koordinasi intensif dengan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak).
Rangkaian Acara Edukatif dan Kampanye Publik
Peringatan tahun ini diisi oleh sejumlah rangkaian kegiatan, mulai dari seminar edukasi, diskusi panel, workshop perlindungan hukum, hingga pameran komunitas yang menampilkan gerakan-gerakan advokasi perempuan dan anak.
Para pelajar SMA dan mahasiswa juga berpartisipasi dalam kampanye kreatif, seperti mural bertema anti-kekerasan, pembacaan puisi, serta penampilan musik bertajuk “Suara Perempuan”. Masyarakat terlihat antusias mengikuti kegiatan yang digelar di ruang publik pusat kota itu.
Baca juga: Bus Sekolah Terperosok di Ciputat, 10 Anak Dipindahkan ke Angkot
Kasus Kekerasan Masih Jadi Tantangan Serius
Dalam pemaparan data, UPTD PPA Tangsel menyebutkan bahwa laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi setiap tahun, meski tingkat pelaporan meningkat seiring kesadaran masyarakat.
Bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, perundungan, serta eksploitasi ekonomi. Pemkot menilai peningkatan laporan bukan sepenuhnya menunjukkan naiknya kekerasan, tetapi juga karena jalur pelaporan yang kini lebih mudah diakses.
Penguatan Sistem Perlindungan dan Regulasi
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Tangsel menekankan perlunya:
-
Penguatan regulasi berbasis gender,
-
Peningkatan kapasitas pendamping korban,
-
Pelatihan respons cepat bagi petugas layanan publik,
-
Optimalisasi posko pengaduan di seluruh kecamatan,
-
Integrasi layanan antara Pemkot, kepolisian, rumah sakit, serta lembaga non-pemerintah.
Pemerintah juga mendorong sekolah dan institusi pendidikan lainnya untuk menerapkan kebijakan sekolah ramah perempuan dan anak, termasuk sistem pelaporan aman dan bebas stigma.
Ajakan Bersama untuk Hentikan Kekerasan
Acara puncak ditutup dengan deklarasi bersama yang dibacakan oleh perwakilan pemerintah, tokoh masyarakat, dan aktivis perempuan. Deklarasi tersebut berisi komitmen kolektif untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, memperkuat edukasi, serta menciptakan ruang aman bagi seluruh warga Tangerang Selatan.
Pemerintah berharap momentum peringatan ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan di masyarakat. Dengan kolaborasi seluruh elemen, Tangsel menargetkan menjadi kota yang lebih aman, setara, dan bebas dari kekerasan berbasis gender.
