Jangkauan Tangerang Selatan — Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmennya untuk mewujudkan kota bebas pasung melalui program terpadu penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Upaya ini menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial tahun 2025, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, instansi teknis, hingga lembaga keagamaan.
Wali Kota Tangerang, Drs. H. Sachrudin, mengatakan bahwa kebijakan ini bukan hanya sekadar target administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap warganya yang mengalami gangguan mental.
“Kita ingin memastikan tidak ada lagi warga yang hidup terbelenggu karena gangguan kejiwaan. Mereka adalah bagian dari kita, dan tugas pemerintah adalah memberikan perlindungan, perawatan, dan kesempatan untuk hidup bermartabat,” ujar Sachrudin saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan ODGJ, Rabu (29/10/2025) di Gedung Puspem Kota Tangerang.
Kolaborasi Lintas Sektor
Program “Tangerang Bebas Pasung” dijalankan dengan pendekatan kolaborasi lintas sektor, melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kepolisian, TNI, serta organisasi masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dr. Dini Artianti, menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim reaksi cepat ODGJ yang terdiri dari tenaga medis, psikolog, dan petugas lapangan di setiap kecamatan. Tim ini berfungsi melakukan deteksi dini, evakuasi, serta rujukan pasien ke fasilitas kesehatan jiwa.
“Hingga Oktober 2025, kami sudah menangani 112 kasus ODGJ berat. Dari jumlah itu, 19 di antaranya sebelumnya dalam kondisi terpasung di rumah, dan semuanya sudah mendapat perawatan di RSJ Grogol maupun RSUD Kota Tangerang,” jelas dr. Dini.
Selain layanan medis, Pemkot juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan rumah rehabilitasi swasta untuk memberikan program pemulihan sosial dan keterampilan kerja bagi ODGJ pascarehabilitasi.
Pendekatan Kemanusiaan dan Edukasi Masyarakat
Salah satu tantangan utama dalam upaya bebas pasung adalah stigma sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai gangguan kejiwaan. Karena itu, Pemkot Tangerang menggencarkan edukasi melalui kegiatan “Gerakan Peduli ODGJ” di tingkat kelurahan.
Kepala Dinas Sosial, H. Yudi Santoso, menuturkan bahwa edukasi ini penting agar keluarga dan masyarakat tidak lagi menganggap ODGJ sebagai aib.
“Selama ini banyak keluarga memilih mempasung karena takut atau malu. Padahal, dengan pengobatan dan pendampingan yang tepat, sebagian besar ODGJ bisa pulih dan kembali produktif,” kata Yudi.
Baca juga: Pemkot Tangsel Gairahkan UMKM Lewat Bantuan Modal dan Sertifikasi Halal Gratis
Peran Tokoh Agama dan RT/RW
Program bebas pasung juga mendapat dukungan dari para tokoh agama dan masyarakat. Pemkot melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menggandeng ulama dan pemuka agama di setiap wilayah untuk menyampaikan pesan moral dan kemanusiaan dalam setiap kegiatan keagamaan.
“Kami ingin mengembalikan semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Kalau ada tetangga atau warga yang menunjukkan gejala gangguan jiwa, jangan dijauhi, tapi bantu laporkan agar bisa segera ditangani,” ujar Ketua FKUB Tangerang, KH. Muhsin Alwi.
Selain itu, peran RT/RW juga diperkuat dengan pelatihan deteksi dini ODGJ dan penanganan awal sebelum petugas medis datang ke lokasi.
Menuju Kota Sehat dan Inklusif
Wali Kota Sachrudin menargetkan, pada akhir 2026, Kota Tangerang dapat menyandang status “Bebas Pasung 100 persen”. Untuk itu, Pemkot terus meningkatkan anggaran kesehatan mental, memperluas akses layanan puskesmas ramah ODGJ, serta mendorong integrasi data ODGJ berbasis digital melalui aplikasi “Tangerang Sehat Jiwa”.
“Kita tidak boleh lagi menutup mata terhadap masalah kesehatan mental. Setiap warga berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan perlakuan manusiawi. Tangerang harus menjadi kota yang sehat, inklusif, dan berbelas kasih,” tegas Sachrudin.
