Pemkot Baubau Siap Fasilitasi Guru Non-ASN Dapat Tunjangan PPG: Bentuk Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Pendidik
Baubau, Sulawesi Tenggara — Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. Salah satu langkah nyata yang sedang disiapkan adalah fasilitasi bagi guru non-ASN untuk memperoleh tunjangan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse, dalam pertemuan bersama jajaran Dinas Pendidikan dan perwakilan guru honorer, Senin (8/7/2025). Menurutnya, guru non-ASN memiliki peran strategis dalam mendukung proses belajar-mengajar, dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian serta akses terhadap hak yang setara dengan guru ASN.
“Mereka (guru non-ASN) sudah lama menjadi garda terdepan pendidikan di sekolah-sekolah. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin agar mereka bisa memperoleh hak tunjangan PPG secara layak,” ujar Monianse.
Peta Jalan Akses Tunjangan PPG untuk Non-ASN
Wali Kota mengungkapkan bahwa saat ini Dinas Pendidikan Kota Baubau tengah menyusun mekanisme dan regulasi pendukung, termasuk koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), agar guru non-ASN yang telah lulus PPG dapat diusulkan secara resmi untuk menerima tunjangan profesi.
Beberapa langkah yang sedang ditempuh antara lain:
-
Pendataan ulang guru non-ASN yang telah mengikuti dan lulus PPG,
-
Pemadanan data melalui Dapodik dan Info GTK,
-
Pengusulan nama-nama calon penerima ke pusat.
“Kami ingin tidak ada diskriminasi. Jika guru sudah memenuhi syarat, harus bisa menerima tunjangan. Ini adalah bagian dari keadilan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Baubau, Drs. H. Rasyid.
Respon Positif dari Guru Honorer
Langkah ini disambut antusias oleh para guru non-ASN di Baubau. Mereka mengaku merasa dihargai atas perjuangan yang selama ini mereka lakukan, terlebih banyak dari mereka telah mengabdi belasan tahun tanpa kejelasan status atau jaminan kesejahteraan.
“Kami sangat bersyukur. Semoga ini bukan sekadar janji, tapi benar-benar terealisasi. Selama ini kami hanya bisa berharap,” ungkap Fitriani, guru honorer SD di Kecamatan Betoambari.
Baca juga: Wagub Sultra Audiensi Dengan Kelompok Nelayan dan Pelaku Usaha Bahas Potensi Perikanan di Kepton
Dukungan Legislatif dan Kolaborasi Pusat-Daerah
DPRD Kota Baubau juga memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Anggota Komisi III DPRD, Junaidi, menyatakan bahwa kebijakan ini sangat penting untuk memperkuat motivasi dan profesionalisme guru di tengah tantangan pendidikan yang terus berkembang.
“Kami akan kawal agar alokasi anggarannya sesuai, dan tidak ada keterlambatan dalam pengusulan. Guru yang telah lulus PPG berhak mendapatkan penghargaan atas kompetensinya,” tegas Junaidi.
Penutup: Kesejahteraan Guru Adalah Fondasi Mutu Pendidikan
Langkah Pemkot Baubau untuk memfasilitasi tunjangan PPG bagi guru non-ASN merupakan sinyal positif bahwa pemerataan kesejahteraan pendidik sedang menuju ke arah yang lebih baik. Diharapkan, kebijakan ini akan memberi efek domino pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah negeri maupun swasta di Baubau.
“Pendidikan yang berkualitas tak lepas dari guru yang sejahtera. Kami ingin kebijakan ini menjadi warisan baik bagi dunia pendidikan di kota ini,” tutup Wali Kota Monianse.
